Akhir tahun PLN dapat utang Rp 6,5 triliun

Di akhir 2014, PT PLN (Persero) memperoleh utang untuk kebutuhan investasi perseroan yang mencapai Rp 8,5 triliun. PLN menerima utang Rp 6,5 triliun dari sindikasi kredit 4 Bank masing-masing BNI Rp 2,5 triliun, BRI Rp 2 triliun, BCA Rp 1 triliun dan BII Rp 1 triliun.

"Kita tidak spesifik bahwa dana dari sindikasi ini untuk proyek tertentu. PLN itu proyeknya banyak, jadi manakala proyek itu membutuhkan pendanaan kita langsung tarik untuk dibayarkan ke proyek tersebut. Dana ini untuk semua proyek yang didanai menggunakan dana internal dan dana pinjaman yang dijalankan menggunakan anggaran PLN," ujar Direktur Utama PLN Nur Pamudji melalui siaran pers, Jakarta, Jumat (19/12).

Dia menegaskan, secara umum pinjaman tersebut untuk perluasan pelayanan kelistrikan. Untuk mendukung kenaikan penjualan tenaga listrik nasional yang rata-rata mencapai 8 persen per tahun.

"Kami setiap tahunnya melaksanakan program investasi dengan menggunakan sumber dana antara lain dari kas internal, APBN, penerusan pinjaman dari Pemerintah dan pinjaman PLN," jelas dia.

Dukungan pendanaan dari sindikasi bank nasional menurut Direktur Bisnis Banking BNI, Krishna R. Suparto, menunjukkan bahwa industri kelistrikan merupakan infrastruktur yang sangat strategis.

"Kita lihat ini sesuatu yang sangat feasible dan sangat penting untuk kita dukung. Dan sejauh ini, khususnya PLN, kita lihat kinerjanya baik sekali. Walaupun banyak sekali tantangan-tantangan, sejauh ini rating kreditnya PLN sangat baik. Kinerja keuangannya juga baik," jelas Krishna.

Dengan ditandatanganinya kedua fasilitas pinjaman tersebut menunjukkan bahwa PLN mendukung pemerintah untuk mengurangi pinjaman valuta asing agar dapat berkurang risikonya akibat depresiasi Rupiah yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, dengan melakukan pinjaman Rupiah. Disamping itu, hal ini menunjukkan kepercayaan perbankan nasional kepada PLN dan dukungan dari perbankan nasional untuk pengembangan kelistrikan nasional.

Sehari sebelumnya PT Bank Rakyat Indonesia meningkatkan kerjasamanya untuk mendukung pengembangan sektor ketenagalistrikan melalui fasilitas pinjaman bilateral. Perjanjian pinjaman kredit ditandai dengan penandatanganan perjanjian kredit bilateral senilai Rp 2 triliun.